MEMINDAHKAN IBU KOTA ALA SANGKURIANG: TAK PERLU MEMINDAHKAN GUNUNG, CUKUP PINDAHKAN PELAYANAN
Dari ujung selatan Sulawesi, Bulukumba menawarkan sebuah gagasan sederhana tetapi brilian: mendekatkan pusat pemerintahan kepada rakyat, bukan terus-menerus meminta rakyat datang ke pusat pemerintahan.
Ada sebuah legenda yang sangat populer di tanah Sunda, yakni kisah Sangkuriang. Demi memenuhi permintaan Dayang Sumbi, Sangkuriang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam waktu semalam. Sebuah pekerjaan yang nyaris mustahil, tetapi menjadi cerita yang terus dikenang hingga sekarang.
Kini, dari ujung selatan Pulau Sulawesi, muncul sebuah gagasan yang mungkin tidak kalah menarik. Bukan memindahkan gunung, bukan membangun danau, apalagi membangun ibu kota baru. Cukup memindahkan pusat pelayanan pemerintahan ke kecamatan selama dua hari.
Gagasan itu bernama Jambore Pelayanan Publik Kabupaten Bulukumba, sebuah terobosan yang digagas oleh Bupati Bulukumba, H. Andi Muchtar Ali Yusuf.
Jika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan waktu puluhan tahun, anggaran ratusan triliun rupiah, serta pembangunan infrastruktur dalam skala besar, Bulukumba memperlihatkan pendekatan berbeda: memindahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, bukan memindahkan masyarakat menuju pusat pemerintahan.
IKN: Memindahkan pusat pemerintahan dengan investasi ratusan triliun
Kita tentu masih mengingat keputusan besar pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Proyek ini merupakan salah satu agenda pembangunan nasional paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern. Berdasarkan estimasi awal yang banyak dirujuk pemerintah, kebutuhan investasi pembangunan IKN mencapai sekitar Rp466 triliun.
Dalam skema pendanaan awal, sekitar Rp89,4 triliun atau 19 persen direncanakan bersumber dari APBN. Selebihnya diharapkan berasal dari investasi swasta, BUMN, serta skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Besarnya proyek ini dapat dilihat dari tahapan pembangunan yang dirancang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa memindahkan pusat pemerintahan secara fisik memang membutuhkan perencanaan panjang, sumber daya besar, dan investasi yang tidak sedikit.
Namun, muncul sebuah pertanyaan menarik: apakah untuk memeratakan pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kita harus selalu memindahkan pusat pemerintahan secara fisik?
Bukankah salah satu esensi keberadaan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang mudah dijangkau oleh seluruh rakyatnya?
Bulukumba menawarkan cara berbeda: ibu kota yang berpindah selama dua hari
Di sinilah menariknya gagasan Jambore Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Melalui program ini, pusat-pusat pelayanan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan mitra pelayanan lainnya dibawa langsung ke kecamatan.
Selama dua hari, lapangan atau lokasi yang telah ditentukan di kecamatan disulap menjadi pusat pelayanan pemerintahan sementara.
Masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Bulukumba untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi kini dapat memperoleh beragam pelayanan di wilayahnya sendiri.
Bayangkan, dalam satu lokasi masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan, mendapatkan pemeriksaan kesehatan, mengakses layanan BPJS, membayar PBB, memperoleh layanan perbankan, hingga menikmati berbagai program pemberdayaan ekonomi.
Tidak perlu mendatangi kantor yang berbeda-beda. Tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya transportasi untuk bolak-balik ke kota kabupaten.
Dalam bahasa sederhana, selama dua hari itu, pemerintah kabupaten seolah-olah pindah ke kecamatan.
Inilah yang saya sebut sebagai memindahkan ibu kota ala Sangkuriang. Bedanya, Sangkuriang harus bekerja semalam untuk membangun sesuatu yang besar, sementara Bulukumba cukup menggerakkan birokrasi, mengonsolidasikan institusi, dan menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat.
Gagasan ini memperlihatkan bahwa terkadang inovasi pemerintahan tidak harus dimulai dengan pembangunan gedung megah. Cukup dengan mengubah cara berpikir dan cara bekerja birokrasi.
Bukan sekadar acara, tetapi memindahkan fungsi pelayanan pemerintahan
Jambore Pelayanan Publik bukan sekadar kegiatan seremonial atau pameran program pemerintah. Substansinya adalah memindahkan fungsi pelayanan dari kantor-kantor pemerintahan ke lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pelaksanaannya membutuhkan beberapa tahapan.
Pertama, pemerintah daerah menentukan kecamatan dan lokasi pelaksanaan berdasarkan kebutuhan serta jangkauan masyarakat.
Kedua, melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, serta mitra strategis lainnya.
Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelayanan masyarakat agar setiap instansi tidak sekadar hadir, tetapi benar-benar membawa layanan yang dapat diakses dan diselesaikan di lokasi.
Keempat, menyiapkan gerai pelayanan, petugas, perangkat administrasi, jaringan internet, serta fasilitas pendukung.
Kelima, melaksanakan pelayanan terpadu selama dua hari, disertai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Keenam, melakukan evaluasi terhadap jumlah masyarakat yang terlayani, jenis layanan yang dimanfaatkan, waktu tunggu, kualitas pelayanan, serta kepuasan masyarakat.
Dengan pola tersebut, jambore menjadi semacam kantor pemerintahan bergerak yang hadir secara terintegrasi di tengah masyarakat.
Apa saja yang bisa diperoleh masyarakat?
Keunggulan jambore ini terlihat dari ragam layanan yang benar-benar dibawa ke lapangan.
Dalam pelaksanaan di Kecamatan Kindang pada 23–24 September 2026, misalnya, masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan kesehatan ibu hamil, perbankan, BPJS, PBB, Gerakan Pangan Murah, serta pasar UMKM.
Di Kecamatan Bontotiro pada 30 September–1 Oktober 2026, Dinas Dukcapil bahkan mencatat 931 layanan administrasi kependudukan yang berhasil diberikan. Rinciannya meliputi 212 layanan KTP, 25 perekaman, 38 Kartu Keluarga, 497 Kartu Identitas Anak, 12 akta kelahiran, 5 akta kematian, dan 142 layanan Identitas Kependudukan Digital.
Sementara itu, di Kecamatan Kajang pada 7–8 Oktober 2026, Dinas Kesehatan mencatat 2.884 peserta mendapatkan pelayanan melalui 16 jenis kegiatan kesehatan. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, skrining kesehatan jiwa, pelayanan posyandu, skrining TBC, pemeriksaan ibu hamil, konsultasi dokter, imunisasi, hingga donor darah.
Jenis layanan lain yang dapat dihadirkan sesuai kebutuhan dan kesiapan instansi antara lain:
- Administrasi pemerintahan: konsultasi dan pengurusan dokumen pelayanan OPD.
- Kependudukan: KTP elektronik, Kartu Keluarga, KIA, akta kelahiran, akta kematian, dan IKD.
- Kesehatan: pemeriksaan umum, skrining penyakit, konsultasi dokter, kesehatan ibu dan anak.
- Perlindungan sosial: informasi dan layanan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
- Perpajakan: konsultasi dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keuangan: layanan perbankan dan akses informasi pembiayaan.
- Ekonomi masyarakat: Gerakan Pangan Murah, pasar UMKM, promosi produk lokal, dan pemberdayaan usaha.
- Informasi publik: konsultasi, edukasi digital, serta dialog langsung dengan pemerintah.
Tentu, jenis layanan dapat berbeda pada setiap kecamatan, bergantung pada instansi yang berpartisipasi dan kesiapan sistem pelayanan.
Yang menarik, jambore ini tidak berhenti pada urusan administrasi. Pemerintah juga membawa layanan dasar dan kegiatan pemberdayaan ekonomi sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih luas dalam satu tempat.
Ide sederhana, tetapi memiliki dampak pembangunan yang besar
Menurut saya, inilah sisi paling menarik dari terobosan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf.
Selama ini, ukuran kemajuan pemerintahan sering kali dilihat dari seberapa banyak gedung dibangun, seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, atau seberapa megah pusat pemerintahan yang dimiliki.
Padahal, ukuran yang jauh lebih penting adalah seberapa mudah masyarakat mendapatkan hak-hak pelayanannya.
Seseorang yang tinggal di desa terpencil tidak seharusnya kehilangan banyak waktu, tenaga, dan biaya hanya untuk mengurus satu dokumen administrasi di ibu kota kabupaten.
Seorang petani tidak harus kehilangan satu hari bekerja hanya untuk memperoleh pelayanan pemerintah. Begitu pula nelayan yang harus meninggalkan aktivitas melaut demi mengurus administrasi yang sebenarnya dapat dibawa lebih dekat kepada mereka.
Dengan Jambore Pelayanan Publik, pemerintah mengubah paradigma lama: bukan lagi masyarakat yang harus mendatangi pemerintah, tetapi pemerintah yang aktif mendatangi masyarakat.
Inilah esensi pelayanan publik yang sesungguhnya.
Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf juga menekankan bahwa kegiatan ini harus terus dievaluasi. Kehadiran seluruh OPD tidak boleh hanya menjadi formalitas. Jenis layanan, mekanisme, antrean, waktu tunggu, dan tingkat kepuasan masyarakat harus menjadi ukuran keberhasilan.
Bahkan, pelaksanaan Jambore di Kecamatan Rilau Ale pada November 2026 mulai memberikan ruang pelayanan hingga malam hari, sebagai respons terhadap warga yang kesulitan mengakses layanan pada jam kerja biasa.
Artinya, inovasi ini terus berkembang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Bagaimana jika konsep ini diterapkan secara nasional?
Sekarang mari kita bayangkan sesuatu yang lebih besar.
Bagaimana jika konsep Jambore Pelayanan Publik Bulukumba tidak hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten, tetapi direplikasi oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia?
Bagaimana jika setiap daerah memiliki agenda rutin untuk menghadirkan seluruh institusi pelayanan pemerintahan di kecamatan-kecamatan, bahkan sampai wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil?
Lebih jauh lagi, bagaimana jika pemerintah pusat ikut terlibat?
Kementerian dan lembaga negara dapat membawa layanan masing-masing melalui gerai pelayanan terpadu. Bukan hanya OPD kabupaten, melainkan juga instansi vertikal dan unit pelayanan pemerintah pusat.
Bayangkan dalam satu kegiatan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan administrasi kependudukan, perpajakan, pertanahan, perizinan usaha, imigrasi, jaminan sosial, perbankan, hingga konsultasi berbagai program kementerian.
Tentu, layanan yang membutuhkan kewenangan khusus, verifikasi lanjutan, atau proses teknis tertentu tetap mengikuti prosedur dan ketentuan instansinya. Namun, setidaknya masyarakat mendapatkan akses langsung, konsultasi, verifikasi awal, dan penyelesaian sebanyak mungkin urusan di wilayahnya sendiri.
Pola ini dapat menjadi salah satu strategi mempercepat pemerataan pembangunan.
Mengapa?
Karena selama ini salah satu persoalan pembangunan Indonesia adalah konsentrasi aktivitas ekonomi, birokrasi, investasi, pendidikan, dan pelayanan di pusat-pusat pertumbuhan tertentu.
Pembangunan infrastruktur fisik memang penting, tetapi pemerataan akses terhadap institusi dan pelayanan negara juga tidak kalah penting.
Ketika pelayanan pemerintah semakin dekat, biaya transaksi masyarakat berkurang, waktu produktif meningkat, akses terhadap program pemerintah membaik, dan masyarakat di daerah memiliki kesempatan yang lebih setara.
Bagi daerah kepulauan, misalnya, pelayanan terpadu yang terjadwal dapat mengurangi beban perjalanan masyarakat ke ibu kota kabupaten atau provinsi.
Bagi wilayah di luar Jawa, kehadiran institusi pusat secara berkala juga dapat memperkuat rasa kehadiran negara tanpa harus menunggu seluruh kantor kementerian dibangun di daerah.
Dengan kata lain, pemerataan pembangunan tidak selalu harus dimulai dengan memindahkan gedung pemerintahan. Bisa dimulai dengan memindahkan akses pelayanan.
Dari Bulukumba untuk Indonesia: Tidak perlu memindahkan ibu kota, cukup memindahkan kehadiran negara
Gagasan ini sesungguhnya mengandung filosofi pembangunan yang sangat mendasar: negara tidak boleh hanya hadir di pusat, tetapi harus terasa kehadirannya sampai ke pelosok.
IKN merupakan ikhtiar besar untuk membangun pusat pemerintahan baru dan mengubah orientasi pembangunan nasional. Sementara itu, Jambore Pelayanan Publik merupakan pendekatan untuk mendistribusikan akses pelayanan pemerintahan secara lebih merata.
Keduanya memiliki tujuan dan skala yang berbeda. Namun, ada satu semangat yang dapat dipertemukan, yaitu bagaimana negara memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Jika pembangunan IKN membutuhkan anggaran fantastis dan waktu panjang, maka pendekatan pelayanan bergerak dapat dilakukan jauh lebih cepat dengan memanfaatkan infrastruktur pemerintahan yang sudah tersedia.
Tentu saja, jambore juga membutuhkan biaya operasional, koordinasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, pendekatan ini relatif tidak memerlukan investasi pembangunan ibu kota baru.
Saya melihat gagasan Bupati Bulukumba, H. Andi Muchtar Ali Yusuf, sebagai sebuah terobosan yang layak mendapatkan perhatian lebih luas.
Dari Kabupaten Bulukumba, sebuah daerah di ujung selatan Sulawesi, muncul pelajaran bahwa inovasi pemerintahan tidak selalu harus mahal, tidak harus menunggu proyek besar, dan tidak harus dimulai dari pembangunan fisik.
Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengubah pola pikir birokrasi.
Sangkuriang mungkin membutuhkan semalam untuk memindahkan gunung. Tetapi Bulukumba menunjukkan bahwa untuk memindahkan pusat pelayanan pemerintahan, kita tidak perlu memindahkan gunung, tidak perlu membangun ibu kota baru, dan tidak perlu menunggu puluhan tahun.
Cukup dua hari, pemerintah hadir di tengah rakyat.
Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya berpikir bagaimana memindahkan ibu kota, tetapi bagaimana memindahkan pelayanan, kesempatan, dan kehadiran negara secara merata ke seluruh penjuru Indonesia.
Sebab, Indonesia tidak akan benar-benar maju hanya karena memiliki ibu kota baru yang megah, tetapi ketika masyarakat di pulau-pulau terluar sekalipun merasakan bahwa pemerintah hadir, mudah dijangkau, dan memberikan pelayanan yang sama baiknya.
Dari Bulukumba, kita belajar sebuah gagasan sederhana: jangan selalu meminta rakyat datang ke pusat kekuasaan. Sesekali, bahkan sesering mungkin, bawalah pusat pelayanan itu datang kepada rakyat.

Comments
Post a Comment