Pemerintah Bulukumba Lindungi 2.004 Nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan, Premi Dibayarkan Selama Setahun
Bulukumba — November 2026, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat nelayan sebagai salah satu kelompok pekerja yang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tahun ini, pemerintah melalui dukungan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.004 nelayan di Kabupaten Bulukumba untuk masa perlindungan selama satu tahun, terhitung Oktober 2026 hingga Oktober 2027.
Program perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Melalui program ini, nelayan memperoleh perlindungan ketika mengalami kecelakaan dalam aktivitas pekerjaan, sekaligus memberikan jaminan finansial kepada keluarga apabila peserta meninggal dunia.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, Yusli Sandi, mengatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor perikanan tangkap.
"Nelayan merupakan profesi dengan risiko kerja yang sangat tinggi. Mereka setiap hari menghadapi berbagai kemungkinan di laut, mulai dari cuaca buruk, gelombang tinggi, kerusakan mesin, hingga kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan agar nelayan dapat bekerja dengan tenang dan keluarga mereka tidak sepenuhnya menanggung beban apabila terjadi musibah," ujarnya.
Menurutnya, perlindungan tersebut menjadi penting karena sebagian besar nelayan Bulukumba merupakan nelayan kecil yang menggantungkan penghidupan keluarga dari hasil melaut. Ketika terjadi kecelakaan kerja, bukan hanya nelayan yang kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah, tetapi juga keluarga yang bergantung pada pendapatan harian tersebut.
Dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, nelayan diharapkan dapat lebih fokus menjalankan aktivitas melaut tanpa harus terus dibayangi kekhawatiran berlebihan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama bekerja.
Sebanyak 2.004 Nelayan Mendapat Perlindungan
Berdasarkan data penerima bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan, nelayan yang mendapatkan perlindungan tersebar di tujuh kecamatan pesisir Kabupaten Bulukumba, dengan rincian Bonto Bahari 369 orang, Bonto Tiro 179 orang, Gantarang 270 orang, Herlang 211 orang, Kajang 150 orang, Ujung Bulu 725 orang, Ujung Loe | 100 orang, Total 2.004 orang.
Kecamatan Ujung Bulu menjadi wilayah dengan jumlah penerima perlindungan terbanyak, yakni 725 nelayan hal ini karena Ujung Bulu memang dominan nelayan kecil, disusul Bonto Bahari sebanyak 369 nelayan dan Gantarang sebanyak 270 nelayan.
Program ini merupakan bantuan premi yang dialokasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan diperoleh melalui pendampingan serta fasilitasi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam pendataan, pengusulan, koordinasi, dan pemenuhan persyaratan kepesertaan nelayan.
Pemerintah Menanggung Premi Selama 12 Bulan
Dengan besaran premi BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKM sebesar Rp16.800 per orang per bulan, maka pembiayaan perlindungan nelayan sebesar Rp404.006.400 untuk perlindungan 2.004 nelayan Bulukumba selama satu tahun, mulai Oktober 2026 hingga Oktober 2027.
Besaran premi tersebut terdiri atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp10.000 per orang per bulan dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp6.800 per orang per bulan.
Manfaat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan
Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan keluarganya, terutama ketika menghadapi risiko yang berkaitan dengan pekerjaan maupun risiko meninggal dunia.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK memberikan perlindungan kepada peserta apabila mengalami kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan ketika menjalankan aktivitas melaut dan pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya.
Manfaat yang dapat diterima antara lain:
- Pelayanan kesehatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja sesuai kebutuhan medis.
- Biaya perawatan hingga peserta dinyatakan sembuh sesuai ketentuan program.
- Santunan sementara tidak mampu bekerja apabila peserta belum dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya akibat kecelakaan.
- Santunan apabila terjadi cacat akibat kecelakaan kerja.
- Santunan kematian apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
- Manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi ketentuan.
Jaminan ini sangat penting bagi nelayan, mengingat kecelakaan di laut dapat menyebabkan nelayan tidak mampu melaut dalam waktu yang cukup lama, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga.
Jaminan Kematian (JKM)
JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja selama masa kepesertaan aktif.
Manfaat yang diberikan meliputi:
- Santunan kematian sebesar Rp20 juta.
- Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.
- Biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.
Dengan demikian, santunan dasar Jaminan Kematian mencapai Rp42 juta bagi ahli waris peserta yang memenuhi ketentuan.
Selain santunan tersebut, terdapat manfaat beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak apabila persyaratan masa kepesertaan dan ketentuan lainnya terpenuhi.
Sementara apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, manfaat yang diberikan mengikuti ketentuan program JKK, termasuk santunan kematian akibat kecelakaan kerja yang berbeda dari manfaat JKM.
Perlindungan Nelayan sebagai Investasi Sosial Pemerintah
Yusli Sandi menambahkan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar bantuan pembayaran premi, tetapi merupakan bentuk investasi sosial pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga nelayan.
Menurutnya, pembangunan sektor perikanan tangkap tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, sarana penangkapan ikan, dan kesejahteraan ekonomi nelayan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan sosial bagi pelaku utama sektor tersebut.
"Kalau nelayan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas, kita juga harus memastikan mereka memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan. Jangan sampai ketika nelayan mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan langsung kehilangan sumber penghidupan dan menghadapi beban ekonomi yang berat," ungkapnya.
Ia berharap bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan penerima manfaat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sektor perikanan tangkap yang lebih berkelanjutan, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Harapan kita sederhana, nelayan bisa melaut dengan lebih tenang, keluarga di rumah memiliki rasa aman, dan pemerintah hadir memberikan perlindungan ketika risiko pekerjaan itu terjadi. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk memastikan bahwa pembangunan perikanan tidak hanya menghasilkan ikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan memberikan perlindungan bagi nelayan beserta keluarganya," tutupnya.

Comments
Post a Comment