Mediasi antara Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Terkait Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Bulukumba, 8 Oktober 2025 — Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba kembali menunjukkan perannya sebagai mediator dan pengayom masyarakat pesisir dengan menggelar rapat mediasi antara nelayan dan pembudidaya rumput laut yang terdampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Gusung Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu.

Rapat yang berlangsung di Kantor Dinas Perikanan Bulukumba pada pukul 13.00 WITA ini dipimpin  oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Yusli Sandi, dan dihadiri oleh perwakilan  Camat Ujung Bulu, Kapolsek Ujung Bulu, Danramil Ujung Bulu, Lurah Bentenge, Lurah Kasimpureng, Ketua Koperasi Merah Putih, para pemilik penjemuran rumput laut, serta berbagai stakeholder terkait lainnya.

Tanah Tumbuh yang Menjadi Lokasi Pembangunan

Lokasi pembangunan KNMP berada di Gusung Bentenge sebelah barat kolam labuh, di atas lahan yang dikenal sebagai tanah tumbuh, yaitu lahan hasil proses alamiah sedimentasi dan penimbunan selama puluhan tahun. Dalam perjalanannya, kawasan ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai aktivitas, termasuk sebagai tempat penjemuran rumput laut dan sebagian lagi telah menjadi pemukiman nonlegal.

Meski masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut telah bersedia pindah secara sukarela, persoalan muncul dari pihak pembudidaya rumput laut yang merasa terganggu karena kegiatan penjemuran mereka terdampak oleh aktivitas pembangunan KNMP.

Pendekatan Persuasif Dinas Perikanan

Menanggapi situasi tersebut, Dinas Perikanan Bulukumba mengambil langkah persuasif dengan memediasi dan mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan gesekan sosial. Dalam rapat tersebut, salah satu pemilik penjemuran rumput laut, Asdar, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan, namun berharap adanya lokasi alternatif untuk melanjutkan kegiatan penjemuran.

“Pada dasarnya kami siap mendukung program pemerintah, hanya saja kami berharap bisa tetap melanjutkan pengeringan rumput laut di lokasi lain yang memungkinkan,” ujar Asdar.

Meskipun secara regulasi pemerintah daerah tidak berkewajiban menyediakan lahan pengganti, namun atas dasar tanggung jawab sosial dan semangat kebersamaan, Dinas Perikanan menunjukkan lokasi baru yang masih berada di wilayah Gusung Bentenge, bergeser sekitar 100 meter dari lokasi semula. Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan diskusi terbuka, para pembudidaya akhirnya sepakat menerima tawaran tersebut.

Pemerintah Hadir Sebagai Pengayom

Kabid Perikanan Tangkap, Yusli Sandi, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk mencari solusi atas setiap persoalan yang muncul dalam proses pembangunan.

“Pemerintah bukan hanya regulator, tetapi juga pengayom dan fasilitator. Kita harus memastikan bahwa setiap pembangunan berjalan lancar tanpa mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat,” ujarnya.

Yusli menambahkan, bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah program strategis untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan ekonomi pesisir melalui pendekatan terintegrasi antara perumahan, perikanan, dan infrastruktur sosial. Oleh karena itu, dukungan semua pihak menjadi kunci agar proyek ini dapat terwujud sesuai harapan bersama.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan

Secara filosofis, fungsi pemerintah adalah menciptakan keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan sosial, sementara peran masyarakat adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mendukung program pembangunan. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah.

Melalui mediasi ini, seluruh pihak bersepakat untuk menjaga kondusifitas dan mendukung kelancaran pembangunan KNMP di Gusung Bentenge. Keputusan bersama ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian yang damai, dialogis, dan berkeadilan di tengah dinamika pembangunan wilayah pesisir Bulukumba.